Menag Keberatan Kebijakan Arab, Minta Jamaah Haji dan Umrah RI Pengecualian

Selasa, 29 November 2016 | 09:30
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
INDOPOS.CO.ID - Otoritas Kerajaan Arab Saudi memberlakukan visa berbayar bagi jemaah yang mau umrah atau haji untuk keberangkatan kedua kali dan seterusnya. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin keberatan atas kebijakan ini dan berharap jemaah Indonesia diberikan pengecualian.

"Jadi kami keberatan dan menginginkan pengecualian. Terkait tambahan biaya bagi jemaah haji dan umrah untuk kali kedua, dengan biaya tertentu saya sudah bersurat kerajaan Saudi Arabia agar Indonesia dikecualikan terkait penerapan biaya tersebut," jelas Lukman Hakim.

Hal itu disampaikan dia usai menghadiri rilis "Survei kepuasan pelayanan haji 2016" di kantor Badan Pusat Statistik (BPS), Jalan dr Sutomo, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).

Dia menambahkan, warga Indonesia yang umrah bukanlah dengan tujuan berwisata, melainkan kompensasi karena waktu tunggu yang lama untuk menunaikan ibadah haji.

"Umrah bukan lazimnya wisata. Hakikatnya adalah ibadah. Jadi harus ada pengecualian," tegas Lukman.

Kebijakan baru Saudi tentang visa haji-umrah ini juga dikhawatirkannya berpengaruh bagi petugas haji. Bila Saudi tetap memberlakukan kebijakan baru ini, dikhawatirkan dampaknya akan membuat ongkos naik haji menjadi makin mahal.

"Tentu kebijakan baru yang diterapkan dan akan diberlakukan ke kita tentu membutuhkan biaya yang sangat besar," jelas dia.

Seperti dilansir media lokal, Arab News, Selasa (9/8/2016), keputusan ini diambil atas rekomendasi Kementerian Keuangan dan Kementerian Ekornomi dan Perencanaan Saudi, di tengah meningkatnya penghasilan non-minyak. Keputusan ini diambil dalam rapat kabinet yang dipimpin Wakil Pelindung Dua Masjid Suci, Pangeran Mohammed bin Naif, di Istana Al-Salam, Jeddah.

Berdasarkan keputusan baru ini, biaya visa sekali masuk atau one-time entry visa untuk umum (bukan untuk naik haji atau umrah) ditetapkan sebesar 2 ribu riyal atau Rp 6,9 juta. Namun bagi jemaah yang baru pertama kali melakukan ibadah haji maupun umrah, biaya tersebut akan ditanggung otoritas Saudi alias tidak dipungut biaya.

Sedangkan biaya visa multiple entry, untuk beberapa kali perjalanan, ditetapkan 3 ribu riyal (Rp 10 juta) yang berlaku 6 bulan. Biaya lebih tinggi berlaku untuk masa berlaku lebih lama, yakni 5 ribu riyal (Rp 17,4 juta) yang berlaku 1 tahun dan 8 ribu riyal (Rp 27,9 juta) yang berlaku 2 tahun.

Sementara itu biaya visa transit ditetapkan sebesar 300 riyal atau Rp 1 juta. Kemudian biaya visa keberangkatan bagi mereka yang meninggalkan Saudi via kapal laut, ditetapkan 50 riyal (Rp 174 ribu).

Kemudian biaya visa keluar atau disebut dengan exit/re-entry visa untuk mereka yang akan keluar dari wilayah Saudi, ditetapkan 200 riyal (Rp 699 ribu) untuk single trip (satu kali kunjungan) dengan masa berlaku maksimum 2 bulan. Diberlakukan biaya tambahan 100 riyal (Rp 349 ribu) untuk tambahan masa berlaku per bulannya.

Sedangkan untuk visa keluar multiple trips (lebih dari satu kali kunjungan), ditetapkan 500 riyal (Rp 1,7 juta) dengan masa berlaku maksimum 3 bulan. Biaya tambahan per bulan ditetapkan 200 riyal (Rp 699 ribu). Di Saudi, selain visa untuk masuk, setiap warga asing juga membutuhkan visa keluar atau disebut dengan exit/re-entry visa untuk keluar dari negara tersebut.

Dekrit kerajaan telah dipersiapkan untuk keputusan baru ini. Keputusan ini mulai diberlakukan pada 1 Muharram 1438, yang jatuh pada 2 Oktober 2016. (adv/fer)
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%